PENERBITAN SPM MENJADI SP2D

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-278 / PB / 2013 tanggal 10 Januari 2013 Hal Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal berkaitan dengan penyampaian SPM ke KPPN Padangsidempuan dan kelengkapannya:

SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

A. Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.

1. Pengujian substantif dilakukan untuk:

* menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
* menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
* menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);
* menguji faktur pajak beserta SSP-nya;

2. Pengujian formal dilakukan untuk:

* mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;
* memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
* memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.


B. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :

1. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;

a. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:

SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji.
SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.
SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

b. SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum.

c. SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:

Lembar 1 : Kepada Bank Operasional.
Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap � Telah diterbitkan SP2D tanggal �. Nomor �).
Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.

2. Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.

Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;
SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.